Warga Curhat Soal Desil, Hj. Ansari Siap Bawa Aspirasi ke Komisi VIII

Pamekasan, (Media Madura) – Persoalan desil menjadi salah satu curhatan penduduk nan diterima Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Timur XI Madura, Hj. Ansari.

Keluhan tersebut disampaikan penduduk saat aktivitas Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Aula SMP Muhammadiyah 1 Pamekasan, Sabtu (19/9/2026).

Warga mengeluhkan adanya perubahan desil nan dinilai tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi keluarga. Perubahan tersebut dikhawatirkan berakibat terhadap akses masyarakat terhadap beragam program support pemerintah.

Menanggapi aspirasi tersebut, Hj. Ansari mengatakan persoalan kecermatan info perlu mendapat perhatian serius. Sebab, info sosial ekonomi menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan penerima program perlindungan sosial.

“Kalau masyarakat menyampaikan kondisi ekonominya tidak berubah secara signifikan, tetapi desilnya berubah dan kemudian berpengaruh terhadap akses bantuan, tentu ini menjadi masukan nan kudu kita perhatikan,” kata Hj. Ansari.

Menurutnya, pembaruan info tidak boleh sekadar menjadi persoalan administratif. Data kudu menggambarkan kondisi masyarakat nan sebenarnya dan terus diperbarui ketika terjadi perubahan.

“Data itu kudu dinamis. Kalau kondisi masyarakat berubah, datanya juga kudu mengikuti. Tetapi jika kondisi masyarakat tidak berubah, sementara datanya berubah, itu juga kudu diverifikasi kembali,” ujarnya.
Hj. Ansari menjelaskan, persoalan kecermatan info desil juga menjadi perhatian dalam kegunaan pengawasan Komisi VIII DPR RI. Verifikasi dan pemutakhiran info dinilai krusial agar support pemerintah tidak salah sasaran.

Pihaknya juga meminta masyarakat nan merasa kondisi sosial ekonominya tidak sesuai dengan info untuk menyampaikan keberatan dan melakukan pembaruan sesuai kondisi sebenarnya.

“Yang kami harapkan bukan sekadar info nan bagus di atas kertas, tetapi info nan betul-betul menggambarkan kondisi masyarakat,” tegasnya.

Hj. Ansari memastikan aspirasi penduduk Pamekasan mengenai persoalan desil bakal menjadi bahan masukan dalam menjalankan kegunaan pengawasan di Komisi VIII DPR RI.

“Aspirasi seperti ini bakal kami tampung dan menjadi bahan untuk pengawasan serta pembahasan berbareng mitra kerja,” pungkasnya. (Znl/Arif)